Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Gelar Rapat Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah di Sekolah

Mamuju Tengah - Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah melalui bidang Aset Daerah menggelar hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Sekolah bertempat di Aula kantor Bupati Senin 12/12/2022.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten l bidang administrasi Umum bagian Sekretariat daerah Bahri Hamzah, Kepala Dinas Pendidikan Dr.H.Busdir S.Pd, M.M, Plt Kepala badan Keuangan Imansyah S.Kom, M.Si, Sekretaris Inspektorat, Kabid Aset bagian Keuangan Mahyuddin, S.pd, M.Pd dan Kepala Sekolah Se-Kabupaten Mamuju Tengah.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Plt.Kepala badan Keuangan Imansyah mengatakan hasil Inventarisasi Sesuai per mendagri nomor 19 tentang pedoman pengelolaan BMD didaerah, per mendagri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan serta peraturan Daerah yang sudah disepakati bersama DPRD dan pemerintah tentang barang milik Daerah 

“Tujuan dilakukan Inventarisasi  karena kita ingin melihat pelaksanaan atau penggunaan barang tersebut, apakah sudah dikelola dengan baik oleh Bapak /Ibu sekalian sebagai pengguna barang“ucapnya

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Sementara Asisten l Bahri Hamzah mengungkapkan agar setiap Sekolah menyediakan daftar Inventarisasi tersendiri dengan semua barang milik Daerah yang ada dilingkungan Sekolah baik tanah, gedung, fasilitas rumah guru jika ada sampai Perpustakaan 

“Kita ingin di Mamuju Tengah Aset daerahnya terdata dengan baik bahkan tanah Sekolah semua disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum sebagai BMD, “Terangnya.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Diharapkan jika ada mutasi tolong diadakan serah terima jabatan dan Aset disekolah tersebut supaya ada penanggung jawab terhadap BMD tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr.H.Busdir bahwa Semua Barang milik daerah tugas dan tanggung jawab kita bersama jadi kepala Sekolah harus fokus mengurus administrasi dan permasalahan Sekolah.

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

Mari kita memperbaiki barang milik daerah tersebut agar kita bisa mempertahankan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) ditahun-tahun berikutnya. ( Tim Redaksi Selaras)